Biaya Infrastruktur Non APBN Rp570 T

TOL CIPULARANG
KANAL.CO, Jakarta : Pemerintah mendorong pembiayaan proyek-proyek strategik nasional senilai Rp570 triliun bersumber dari non APBN seperti asuransi dan dana pensiun.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong pembiayaan proyek strategis nasional tanpa APBN.

“Sejauh ini, sudah tersedia pipeline (rencana induk) proyek infrastruktur senilai Rp 570 triliun,” jelas Bambang Brodjonegoro
setelah pembukaan Financial Closing Proyek Investasi Non-Anggaran Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jumat, (17/2/ 2017). Acara dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, pembiayaan Rp 570 triliun itu terdiri atas nilai proyek jalan tol senilai Rp300 triliun, proyek hub pelabuhan (Rp70 triliun), dan proyek kilang minyak (Rp200 triliun).
Proyek-proyek strategis tersebut, tambah Bambang, bisa masuk ke skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau PINA (Proyek Infrastruktur Non-Anggaran). Untuk KPBU, investor masih mendapat jaminan dari pemerintah. Sementara itu, untuk PINA, sifatnya adalah 100% murni pembiayaan swasta.

“PINA benar-benar 100% murni dibiayai swasta. Tetapi pemerintah memfasilitasi supaya antara investor dan investee-nya bisa ketemu. Dan, proyek yang dikerjakan akan menjadi prioritas,” jelas Bambang. Menteri Bappenas itu menambahkan, proyek yang akan diprioritaskan terlebih dulu adalah pembangunan tujuh hub pelabuhan, yang akan dikelola Palindo.

Bambang mengungkapkan pembiayaan proyek-proyek tersebut bersifat penyertaan saham atau equity financing dibanding refinancing. Dengan kata lain, menyasar penyertaan saham dari pihak ketiga. “Pihak ketiganya yang kami sasar, terutama selain PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), adalah pengelola dana jangka panjang, khususnya dana pensiun dan asuransi jiwa,” jelasnya.

INFRA BIAYA 1


Pembiayaan Infrastruktur
Seperti ketahui, alokasi pembiayaan infrastruktur lewat APBN relatif minim. Jika pada tahun 2015 pembiayaan infrastruktur lewat APBN hanya Rp290 triliun, maka pada 2016 hanya meningkat menjadi Rp317 triliun, dan meningkat lagi menjadi Rp346 triliun pada 2017.

Jumlah tersebut relatif minim dibandingkan kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang mencapai Rp5.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Kendati dinilai ambisius, namun pemerintah memang harus menyiapkan infrastruktur dasar dan konektivitas seperti jalan tol, jalan raya, pembangkit listrik, pelabuhan, bandara, waduk, dan jaringan teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk itu, diperlukan inovasi dan kreativitas pembiayaan yang melibatkan pihak swasta. Caranya, dengan memanfaatkan dana kelolaan berjangka panjang seperti asuransi dan dana pensiun dalam skema PINA (Proyek Infrastruktur Non Anggaran). Proyek PINA seluruhnya murni dijalankan oleh pihak swasta. Peran pemerintah hanya menjadi fasilitator antara investor dengan pihak yang mengerjakan proyek prioritas.

Pilot Proyek SMI
Sebagai pilot proyek , PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) mengucurkan pembiayaan kepada PT Waskita Toll Road (WTR), anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk., untuk mencukupi kebutuhan porsi ekuitas tahap awal sebesar Rp3,5 triliun.

Melalui aksi divestasi ini, PT SMI dan PT Taspen kini memiliki total saham sebanyak 29,5% di Waskita Toll Road. Pihak Waskita menjanjikan imbal hasil sekitar 14%—18% bagi para pemegang saham. Orientasi proyek infrastruktur dan dana kelolaan asuransi Jiwa serta dana pensiun yang relative mirip yaitu berjangka panjang diharapkan tidak terjadi financial mismatch dalam implementasinya.

Video Gallery

contoh iklan layanan masyarakat devianart 1

contoh iklan layanan masyarakat makanan